Tata kelola perusahaan yang baik bukan hanya soal memiliki aturan dan prosedur kerja. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara bertanggung jawab, risiko dikelola dengan baik, dan seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sinilah Good Corporate Governance (GCG) berperan. Penerapan GCG membantu perusahaan membangun sistem pengelolaan yang lebih transparan, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, memiliki kebijakan saja belum cukup. Perusahaan perlu mengevaluasi apakah kebijakan tersebut benar-benar diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari.
Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menggunakan checklist Good Corporate Governance. Melalui daftar evaluasi ini, perusahaan dapat meninjau praktik tata kelola yang sudah berjalan, menemukan bagian yang masih perlu diperbaiki, dan menentukan langkah perbaikan secara lebih terarah.
Apa Itu Checklist Good Corporate Governance?
Checklist Good Corporate Governance adalah daftar pertanyaan atau kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi penerapan tata kelola perusahaan. Aspek yang diperiksa dapat mencakup transparansi informasi, pembagian tanggung jawab, kepatuhan, pengelolaan konflik kepentingan, pengendalian internal, hingga manajemen risiko.
Penyusunannya dapat mengacu pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) dari KNKG serta G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023. Untuk perusahaan terbuka, evaluasi juga perlu memperhatikan ketentuan OJK yang relevan, termasuk POJK tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
Perlu dipahami bahwa checklist ini merupakan alat evaluasi awal, bukan pengganti audit atau penilaian formal. Perusahaan tetap perlu menyesuaikan kriteria dengan karakteristik bisnis, struktur organisasi, dan regulasi yang berlaku.
Mengapa Evaluasi Good Corporate Governance Penting?
Seiring berkembangnya bisnis, proses pengambilan keputusan dan pengawasan perusahaan juga semakin kompleks. Tanpa evaluasi yang rutin, kelemahan dalam pembagian kewenangan, pengelolaan risiko, atau pengawasan transaksi bisa luput dari perhatian.
Evaluasi GCG membantu perusahaan mengetahui apakah sistem yang dimiliki sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hasilnya dapat digunakan untuk menentukan prioritas perbaikan, memperjelas tanggung jawab, dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan.
Hal ini sejalan dengan prinsip OECD yang menempatkan tata kelola sebagai bagian penting dalam membangun akuntabilitas, meningkatkan kualitas pengawasan, dan mendukung keberlanjutan bisnis. Karena itu, evaluasi GCG sebaiknya tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen, tetapi juga melihat bagaimana kebijakan diterapkan dalam praktik.
Checklist Good Corporate Governance untuk Evaluasi Perusahaan
Berikut tujuh aspek yang dapat digunakan sebagai panduan evaluasi awal. Setiap pertanyaan sebaiknya dijawab berdasarkan bukti yang tersedia, bukan hanya berdasarkan asumsi atau pendapat pihak yang melakukan penilaian.
1. Transparansi Informasi
Transparansi berarti perusahaan menyampaikan informasi yang relevan secara akurat dan tepat waktu kepada pihak yang berhak menerimanya. Informasi tersebut dapat berkaitan dengan laporan keuangan, kinerja bisnis, risiko, maupun keputusan penting perusahaan.
Gunakan pertanyaan berikut untuk mengevaluasinya:
- Apakah perusahaan memiliki kebijakan penyampaian informasi yang jelas?
- Apakah laporan keuangan disusun dan ditinjau sesuai standar yang berlaku?
- Apakah informasi penting disampaikan tepat waktu kepada pihak yang berhak?
- Apakah perusahaan memiliki mekanisme untuk memeriksa keakuratan data?
- Apakah pengungkapan informasi material telah mengikuti ketentuan yang berlaku?
Jika masih ditemukan informasi yang tidak konsisten atau terlambat disampaikan, perusahaan perlu mengevaluasi proses pelaporan dan pihak yang bertanggung jawab atas validasi data.
2. Akuntabilitas dan Pembagian Tanggung Jawab
Setiap pihak dalam perusahaan perlu memahami tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Pembagian peran yang jelas membantu mencegah tumpang tindih pekerjaan maupun keputusan yang diambil tanpa persetujuan yang semestinya.
Checklist evaluasinya meliputi:
- Apakah struktur organisasi dan pembagian tanggung jawab terdokumentasi?
- Apakah batas kewenangan dan persetujuan transaksi ditetapkan dengan jelas?
- Apakah direksi dan manajemen menjalankan tugas sesuai kewenangannya?
- Apakah dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan?
- Apakah keputusan penting memiliki dokumentasi dan penanggung jawab yang jelas?
Perusahaan juga perlu memastikan bahwa fungsi pengawasan berjalan efektif. Dengan begitu, pelaksanaan keputusan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara memadai.
3. Tanggung Jawab dan Kepatuhan
Kepatuhan bukan sekadar menghindari sanksi. Perusahaan perlu memastikan bahwa kegiatan operasional mengikuti peraturan yang berlaku serta kebijakan internal yang telah ditetapkan.
Beberapa pertanyaan yang dapat digunakan adalah:
- Apakah perusahaan memiliki daftar regulasi yang relevan dengan kegiatan bisnisnya?
- Apakah perubahan regulasi dipantau secara berkala?
- Apakah SOP diperbarui ketika terdapat perubahan yang diperlukan?
- Apakah karyawan mendapatkan sosialisasi mengenai kode etik dan kepatuhan?
- Apakah pelanggaran ditangani melalui prosedur yang jelas dan konsisten?
Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki program kepatuhan dan memastikan setiap unit memahami kewajibannya. Ketentuan yang perlu diperiksa harus disesuaikan dengan sektor usaha dan status perusahaan.
4. Independensi dan Konflik Kepentingan
Konflik kepentingan dapat muncul ketika kepentingan pribadi atau hubungan tertentu berpotensi memengaruhi keputusan bisnis. Kondisi ini tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran, tetapi perlu diungkapkan dan dikelola secara tepat.
Gunakan checklist berikut:
- Apakah perusahaan memiliki kebijakan konflik kepentingan?
- Apakah pihak terkait wajib mengungkapkan kepentingan yang relevan?
- Apakah transaksi dengan pihak berelasi ditinjau sesuai ketentuan?
- Apakah proses persetujuan transaksi dilakukan secara objektif?
- Apakah pihak yang memiliki konflik kepentingan dikelola keterlibatannya sesuai kebijakan?
Sebagai contoh, perusahaan hendak menggunakan vendor yang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu direktur. Perusahaan perlu mengungkapkan hubungan tersebut, memeriksa kewajaran transaksi, dan menerapkan mekanisme persetujuan yang sesuai.
5. Kewajaran dan Perlindungan Pemangku Kepentingan
Prinsip kewajaran atau fairness menekankan pentingnya memperlakukan pemegang saham dan pemangku kepentingan secara adil sesuai hak serta kewajibannya.
Untuk menilai penerapannya, perusahaan dapat memeriksa beberapa hal berikut:
- Apakah hak pemegang saham dipenuhi sesuai ketentuan?
- Apakah keluhan pelanggan dan karyawan ditangani melalui mekanisme yang jelas?
- Apakah perusahaan menerapkan kebijakan antisdiskriminasi yang relevan?
- Apakah keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan dikomunikasikan secara layak?
- Apakah terdapat mekanisme untuk mencegah perlakuan istimewa yang tidak semestinya?
Evaluasi ini membantu perusahaan melihat apakah kebijakan yang berlaku sudah diterapkan secara konsisten, bukan hanya tertulis dalam dokumen internal.
6. Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko
Pengendalian internal membantu perusahaan menjaga aset, meningkatkan keandalan pelaporan, mendukung kepatuhan, dan mengelola risiko operasional. Salah satu referensi yang dapat digunakan adalah COSO Internal Control—Integrated Framework, yang membahas lima komponen pengendalian internal yang saling terintegrasi.
Checklist evaluasinya meliputi:
- Apakah risiko utama perusahaan sudah diidentifikasi dan dinilai?
- Apakah kontrol yang memadai tersedia untuk mengurangi risiko tersebut?
- Apakah pemisahan tugas diterapkan pada proses yang berisiko?
- Apakah akses terhadap sistem, aset, dan data dibatasi sesuai kewenangan?
- Apakah fungsi audit internal melakukan pemantauan sesuai kebutuhan?
- Apakah temuan audit ditindaklanjuti dan hasil perbaikannya diperiksa?
Jika perusahaan menemukan kontrol yang belum berjalan efektif, langkah berikutnya adalah menentukan penyebabnya dan menyusun tindakan perbaikan. Pembahasan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan dapat membantu memperdalam evaluasi ini.
7. Etika Bisnis dan Whistleblowing System
Kebijakan tata kelola akan sulit berjalan efektif jika tidak didukung budaya kerja yang menjunjung integritas. Karena itu, perusahaan perlu memiliki kode etik dan mekanisme pelaporan yang dapat digunakan ketika karyawan menemukan dugaan pelanggaran.
Beberapa hal yang perlu diperiksa antara lain:
- Apakah kode etik perusahaan telah ditetapkan dan disosialisasikan?
- Apakah tersedia saluran pelaporan pelanggaran yang mudah diakses?
- Apakah kerahasiaan laporan dijaga sesuai kebijakan dan hukum yang berlaku?
- Apakah laporan ditangani oleh pihak yang tepat dan bebas dari konflik kepentingan?
- Apakah tindak lanjut setiap laporan didokumentasikan?
Cara Menilai Hasil Checklist Good Corporate Governance
Setelah seluruh pertanyaan dijawab, perusahaan dapat menggunakan skala sederhana untuk memetakan kondisi penerapan GCG. Contoh berikut merupakan metode evaluasi internal, bukan skala penilaian resmi dari OJK, KNKG, OECD, atau COSO.
| Skor | Kriteria |
| 0 | Belum diterapkan atau belum terdapat bukti yang memadai |
| 1 | Sudah diterapkan sebagian, tetapi belum konsisten |
| 2 | Sudah diterapkan dan didukung bukti yang memadai |
Jumlahkan skor seluruh pertanyaan yang dinilai, lalu bandingkan dengan skor maksimum. Persentase dapat dihitung menggunakan rumus: total skor aktual dibagi total skor maksimum, kemudian dikalikan 100%.
Meski begitu, angka tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi seluruh ketentuan GCG. Perusahaan tetap perlu memeriksa bukti, tingkat risiko, dan kewajiban regulasi yang relevan.
Setelah evaluasi selesai, susun daftar temuan, tentukan prioritas berdasarkan tingkat risiko, tunjuk penanggung jawab, dan tetapkan tenggat waktu perbaikan. Lakukan evaluasi ulang untuk memastikan tindakan korektif benar-benar menyelesaikan masalah.
Checklist Good Corporate Governance membantu perusahaan mengevaluasi penerapan tata kelola secara lebih terstruktur, mulai dari transparansi dan akuntabilitas hingga pengendalian internal serta etika bisnis. Namun, manfaatnya tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan daftar pertanyaan, melainkan juga oleh kualitas bukti dan keseriusan perusahaan dalam menindaklanjuti temuan.
Bagi praktisi yang menangani tata kelola, audit internal, risiko, atau kepatuhan, kemampuan melakukan evaluasi GCG perlu didukung pemahaman tentang kerangka tata kelola dan teknik penilaian yang tepat.
Upgrade Diri Bersama Upskillz
Merasa kurang percaya diri karena skill “pas-pasan”? Sudah waktunya kamu upgrade diri bersama Upskillz.id, upgrade skill karir jadi lebih menyenangkan dan mudah. Ada banyak kelas gratis juga, lho!
Ingin meningkatkan kemampuan dalam mengevaluasi tata kelola dan pengendalian perusahaan? Pelatihan Good Corporate Governance, Internal Audit, atau Risk Management dapat menjadi pilihan untuk memperdalam pemahaman sekaligus mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan pekerjaan. Pelajari silabus, jadwal, dan materi kelas yang tersedia untuk menentukan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi.
Upskillz
Upgrade Your Skill
